Perbup Klungkung No. 3 Tahun 2026 tentang Pakaian Dinas ASN: Pedoman Baru untuk Meningkatkan Disiplin dan Identitas Aparatur

Pemerintah Kabupaten Klungkung resmi menetapkan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung. Regulasi ini hadir sebagai pedoman terbaru bagi seluruh ASN dalam penggunaan pakaian dinas sehari-hari maupun pakaian resmi lainnya.

Peraturan ini diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Dengan adanya aturan terbaru ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung mengganti ketentuan lama agar lebih sesuai dengan perkembangan regulasi nasional serta kebutuhan pemerintahan daerah saat ini.

Tujuan Ditetapkannya Peraturan Pakaian Dinas ASN

Pakaian dinas bukan hanya sekadar seragam kerja, tetapi juga menjadi simbol identitas, kewibawaan, kedisiplinan, dan profesionalisme ASN. Oleh karena itu, penggunaan pakaian dinas perlu diatur secara jelas agar tercipta keseragaman dan ketertiban di lingkungan pemerintahan.

Melalui Peraturan Bupati ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung ingin menciptakan tata kelola penggunaan pakaian dinas yang lebih tertib dan terstandar. Selain itu, aturan ini juga bertujuan memperkuat citra ASN sebagai pelayan masyarakat yang profesional dan berintegritas.

Jenis-Jenis Pakaian Dinas ASN

Dalam Peraturan Bupati Klungkung Nomor 3 Tahun 2026 dijelaskan beberapa jenis pakaian dinas yang digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung. Jenis pakaian dinas tersebut antara lain:

1. Pakaian Dinas Harian (PDH)

Pakaian Dinas Harian digunakan ASN dalam menjalankan tugas sehari-hari di kantor maupun saat melaksanakan dinas luar. Penggunaan PDH diatur sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.

2. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

Pakaian Sipil Lengkap digunakan pada acara resmi dan kenegaraan seperti pelantikan jabatan, upacara resmi, penerimaan penghargaan, hingga kegiatan pendidikan dan pelatihan tertentu.

3. Pakaian Dinas Harian Endek

Salah satu hal menarik dalam regulasi ini adalah penggunaan kain tenun Endek sebagai bagian dari pakaian dinas harian. Endek merupakan kain tradisional Bali yang menjadi identitas budaya daerah.

Penggunaan Pakaian Dinas Harian Endek menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam melestarikan budaya lokal sekaligus mendukung produk kerajinan tradisional Bali.

4. Pakaian Dinas Harian Adat Bali

Selain Endek, ASN juga diwajibkan menggunakan pakaian adat Bali pada waktu tertentu. Kebijakan ini menjadi bentuk pelestarian budaya sekaligus penguatan karakter lokal di lingkungan pemerintahan.

5. Pakaian Olahraga

Pakaian olahraga digunakan saat kegiatan olahraga bersama atau kegiatan fisik lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

6. Pakaian Dinas Khusus

Pakaian dinas khusus digunakan pada pelaksanaan tugas tertentu sesuai perintah pimpinan unit kerja. Jenis pakaian ini menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan dan karakter tugas yang dilaksanakan.

Pengaturan Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Peraturan Bupati ini juga mengatur secara rinci mengenai atribut pakaian dinas ASN. Beberapa atribut yang wajib digunakan meliputi:

• Tanda jabatan
• Tanda pengenal ASN
• Lambang daerah
• Papan nama
• Korpri dan atribut resmi lainnya

Menariknya, warna dasar foto pada tanda pengenal ASN dibedakan berdasarkan jabatan yang diemban. Misalnya:

• Merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama
• Biru untuk pejabat administrator
• Hijau untuk pejabat pengawas
• Orange untuk pejabat pelaksana
• Abu-abu untuk pejabat fungsional

Pengaturan ini bertujuan mempermudah identifikasi jabatan ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN

Selain pakaian utama, ASN juga diwajibkan menggunakan kelengkapan pakaian dinas sesuai ketentuan yang berlaku. Kelengkapan tersebut antara lain:

• Tutup kepala
• Jaket
• Ikat pinggang
• Sepatu hitam atau putih sesuai jenis pakaian dinas

Jenis tutup kepala yang digunakan juga diatur secara spesifik, seperti peci nasional, mutz, dan topi pet sesuai kebutuhan dan jenis pakaian dinas.

Dukungan terhadap Budaya Lokal Bali

Salah satu poin penting dalam Peraturan Bupati ini adalah penguatan unsur budaya Bali dalam lingkungan pemerintahan. Penggunaan Endek dan pakaian adat Bali menjadi bukti nyata bahwa pemerintah daerah tidak hanya fokus pada kedisiplinan ASN, tetapi juga pelestarian budaya daerah.

Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan rasa bangga ASN terhadap budaya lokal sekaligus memperkenalkan identitas budaya Bali kepada masyarakat luas.

Meningkatkan Profesionalisme dan Disiplin ASN

Penerapan aturan pakaian dinas yang jelas diyakini mampu meningkatkan disiplin ASN dalam bekerja. Seragam yang tertata rapi mencerminkan profesionalisme, tanggung jawab, dan kesiapan ASN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Selain itu, keseragaman pakaian dinas juga menciptakan suasana kerja yang lebih tertib dan berwibawa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung.

Penutup

Peraturan Bupati Klungkung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pakaian Dinas ASN menjadi langkah penting dalam memperkuat identitas, kedisiplinan, dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah. Regulasi ini tidak hanya mengatur tata cara berpakaian ASN, tetapi juga mengintegrasikan nilai budaya lokal Bali melalui penggunaan Endek dan pakaian adat.

Dengan adanya aturan ini, diharapkan seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung dapat menjalankan tugas dengan lebih disiplin, profesional, dan tetap menjunjung tinggi budaya daerah.

Link Lengkap Perbup Klungkung No. 3 Tahun 2026 [Unduh]