Permendikdasmen No. 3 Tahun 2025: Syarat, Jalur Masuk, Kuota, dan Cara Daftar

Pemerintah resmi menerapkan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025. Aturan ini menggantikan sistem PPDB yang sebelumnya digunakan dalam proses penerimaan peserta didik di Indonesia. Kebijakan baru tersebut dibuat untuk menciptakan sistem penerimaan murid yang lebih adil, transparan, dan merata bagi seluruh calon siswa di berbagai jenjang pendidikan.

SPMB berlaku untuk jenjang SD, SMP, SMA, hingga SMK di seluruh Indonesia. Dalam aturan terbaru ini, pemerintah menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi. Selain itu, pemerintah juga ingin memastikan siswa dari keluarga kurang mampu maupun penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan.

Pada sistem SPMB, terdapat empat jalur utama penerimaan murid baru yaitu jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Jalur domisili diperuntukkan bagi siswa yang tinggal di wilayah penerimaan sekolah. Jalur afirmasi diberikan kepada calon murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas. Sementara jalur prestasi ditujukan untuk siswa yang memiliki pencapaian akademik maupun nonakademik, sedangkan jalur mutasi diperuntukkan bagi anak dari orang tua yang pindah tugas atau anak guru.

Pemerintah daerah nantinya wajib menentukan kuota untuk setiap jalur penerimaan. Untuk jenjang SD, kuota jalur domisili minimal sebesar 70 persen dan afirmasi minimal 15 persen. Pada jenjang SMP, kuota domisili minimal 40 persen, afirmasi 20 persen, dan prestasi minimal 25 persen. Sedangkan pada jenjang SMA, kuota domisili minimal 30 persen, afirmasi 30 persen, dan prestasi 30 persen. Adapun jalur mutasi maksimal hanya 5 persen untuk semua jenjang pendidikan.

Dalam aturan terbaru tersebut juga dijelaskan mengenai persyaratan usia calon murid. Untuk masuk SD, usia prioritas adalah 7 tahun dan minimal 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Dalam kondisi tertentu, anak usia 5 tahun 6 bulan masih dapat diterima dengan rekomendasi psikolog profesional. Pemerintah juga menegaskan bahwa sekolah tidak boleh mengadakan tes membaca, menulis, maupun berhitung sebagai syarat masuk SD.

Sementara itu, calon siswa SMP harus berusia maksimal 15 tahun dan telah lulus SD atau sederajat. Untuk jenjang SMA dan SMK, usia maksimal pendaftar adalah 21 tahun serta telah menyelesaikan pendidikan SMP atau sederajat. Ketentuan ini dibuat agar proses penerimaan murid berjalan lebih tertib dan sesuai standar pendidikan nasional.

Dalam proses pendaftaran SPMB, calon murid wajib menyiapkan sejumlah dokumen penting seperti kartu keluarga, akta kelahiran, ijazah atau surat keterangan lulus, serta dokumen pendukung lain sesuai jalur yang dipilih. Khusus jalur domisili, kartu keluarga yang digunakan harus telah diterbitkan minimal satu tahun sebelum tanggal pendaftaran. Aturan ini diterapkan untuk mencegah praktik manipulasi alamat demi mendapatkan sekolah tertentu.

Pemerintah daerah juga diwajibkan menyediakan sistem pendaftaran secara daring atau online agar proses penerimaan lebih transparan dan mudah diakses masyarakat. Namun bagi daerah yang belum memiliki fasilitas internet memadai, pendaftaran masih dapat dilakukan secara luring atau offline. Selain itu, pemerintah daerah dan sekolah diwajibkan memberikan pendampingan kepada masyarakat yang kesulitan mengakses sistem online.

Aturan penting lainnya dalam SPMB adalah larangan pungutan biaya selama proses penerimaan murid baru berlangsung. Sekolah tidak diperbolehkan meminta biaya pendaftaran kepada calon murid dalam bentuk apa pun. Pemerintah menegaskan bahwa proses penerimaan murid harus dilakukan secara bersih, transparan, dan bebas pungutan agar tidak memberatkan masyarakat.

Dengan diterapkannya SPMB, pemerintah berharap sistem penerimaan murid di Indonesia menjadi lebih baik dibanding sebelumnya. Orang tua dan calon murid diharapkan memahami seluruh aturan baru ini agar proses pendaftaran berjalan lancar tanpa kendala. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk selalu mengikuti informasi resmi dari dinas pendidikan daerah masing-masing terkait jadwal dan teknis pelaksanaan SPMB.

Link unduh Permendikdasmen No. 3 Tahun 2025 tentang SPMB