Panduan Lengkap Verifikasi dan Validasi Bantuan Digitalisasi Pembelajaran SD Tahun 2026

Transformasi pendidikan digital terus menjadi fokus utama pemerintah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di Indonesia. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah melalui Program Bantuan Digitalisasi Pembelajaran Jenjang Sekolah Dasar Tahun 2026. Agar bantuan dapat tersalurkan secara tepat sasaran, setiap sekolah calon penerima diwajibkan mengikuti proses verifikasi dan validasi data melalui sistem resmi yang telah disediakan pemerintah.

Program ini mendukung percepatan transformasi digital pendidikan sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Transformasi Digital di Bidang Pendidikan. Pemerintah berharap seluruh sekolah mampu memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, interaktif, dan berkualitas. 

Tujuan Verifikasi dan Validasi Bantuan Digitalisasi SD 2026

Panduan pelaksanaan verifikasi dan validasi disusun untuk memberikan acuan kepada sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, serta BB/BPMP dalam menjalankan proses pendataan calon penerima bantuan digitalisasi pembelajaran. Tujuan utama kegiatan ini adalah memastikan seluruh data sekolah benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan sehingga bantuan dapat diberikan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, proses ini juga bertujuan untuk menjamin kesiapan sekolah dalam menerima dan memanfaatkan bantuan perangkat digital pembelajaran secara optimal.

Sasaran Program Digitalisasi Pembelajaran Tahun 2026

Sasaran utama program ini meliputi Sekolah Dasar calon penerima bantuan sarana digitalisasi pembelajaran tahun 2026, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai pelaksana validasi data, BB/BPMP sebagai pihak monitoring, serta tim seleksi calon penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Melalui keterlibatan berbagai pihak tersebut, proses verifikasi dan validasi diharapkan berjalan lebih tertib dan sesuai prosedur.

Tahapan Verifikasi dan Validasi Data Sekolah

Pelaksanaan verifikasi dan validasi dilakukan dalam tiga tahapan utama, yaitu tahap sekolah, tahap Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan tahap monitoring oleh BB/BPMP.

1. Tahap Verifikasi oleh Sekolah

Pada tahap ini, sekolah wajib melakukan pemeriksaan seluruh data yang tersedia di sistem. Jika terdapat ketidaksesuaian data, sekolah harus melakukan pembaruan melalui aplikasi Dapodik atau laman verval satuan pendidikan.

Sekolah juga wajib melakukan konfirmasi kesediaan menerima bantuan digitalisasi pembelajaran tahun 2026 serta mengunggah Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Kesediaan Menerima Bantuan yang telah ditandatangani dan dibubuhi stempel sekolah.

2. Tahap Validasi oleh Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bertugas memantau progres verifikasi sekolah di wilayahnya sekaligus melakukan validasi terhadap data yang telah diinput sekolah. Selain itu, dinas juga melakukan identifikasi terhadap sekolah yang tidak aktif atau telah merger.

Setelah seluruh proses selesai, dinas wajib mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai bentuk pertanggungjawaban akhir.

3. Monitoring oleh BB/BPMP

BB/BPMP memiliki peran dalam melakukan monitoring dan pendampingan terhadap pelaksanaan verifikasi dan validasi di masing-masing wilayah. Proses monitoring dilakukan melalui dashboard sistem yang dapat menampilkan progres setiap sekolah dan dinas pendidikan.

Cara Login dan Akses Sistem Verifikasi

Untuk mengakses sistem, pengguna dapat membuka laman resmi digitalisasi pembelajaran SD di:

https://digpem-sd.kemendikdasmen.go.id

Pada halaman utama tersedia informasi umum program, panduan verval, pusat bantuan, dan daftar pertanyaan yang sering ditanyakan.

Kepala sekolah dapat login menggunakan akun SSO Dapodik dengan memasukkan username dan password yang aktif. Penting untuk memastikan akun sudah mengaktifkan authenticator agar proses login berhasil dilakukan.

Data yang Wajib Diisi Sekolah Saat Verifikasi

Dalam proses verifikasi, terdapat 24 data penting yang harus dicek dan dilengkapi sekolah. Beberapa di antaranya meliputi:

• Nama lengkap kepala sekolah beserta gelar
• NIP atau NIK kepala sekolah
• Nomor telepon aktif
• Penanggung jawab perangkat digitalisasi
• Kondisi sumber listrik dan akses internet
• Jumlah peserta didik setiap kelas
• Jumlah ruang kelas dan rombel
• Alamat lengkap sekolah
• Titik koordinat sekolah
• Konfirmasi kesediaan menerima bantuan digitalisasi pembelajaran 2026

Pemerintah menegaskan bahwa seluruh data harus sesuai kondisi riil sekolah karena akan menjadi dasar penetapan penerima bantuan.

Proses Unggah Surat Pernyataan

Setelah semua data selesai diisi, sekolah wajib mencetak formulir verifikasi untuk ditandatangani dan dibubuhi stempel sekolah. Dokumen tersebut kemudian diunggah kembali ke sistem dalam format PDF dengan ukuran maksimal 10 MB.

Sekolah juga diimbau rutin mengecek status validasi pada sistem untuk memastikan data telah disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Tugas Dinas Pendidikan dalam Validasi Data

Petugas verval dari Dinas Pendidikan harus melakukan registrasi akun terlebih dahulu dengan mengunggah Surat Tugas resmi yang telah ditandatangani pimpinan dinas. Setelah mendapatkan persetujuan admin, petugas dapat masuk ke sistem dan mulai melakukan validasi data sekolah.

Dalam dashboard validasi, dinas dapat menyetujui data, menolak dokumen yang tidak sesuai, melakukan reset data sekolah, hingga menetapkan status sekolah tidak aktif atau merger apabila diperlukan.

Kendala dan Solusi Saat Verifikasi

Jika sekolah mengalami kendala login atau lupa password akun Dapodik, maka sekolah dapat berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat. Sementara itu, kendala teknis lainnya dapat disampaikan melalui layanan pengaduan resmi di email: pusbanvervalsd@gmail.com

Pelaksanaan verifikasi dan validasi bantuan digitalisasi pembelajaran SD tahun 2026 menjadi langkah penting dalam memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran dan benar-benar mendukung transformasi pendidikan digital di Indonesia. Dengan kerja sama antara sekolah, Dinas Pendidikan, dan BB/BPMP, proses penyaluran bantuan diharapkan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Bagi sekolah calon penerima bantuan, penting untuk melakukan pengisian data secara teliti dan sesuai kondisi nyata agar proses verifikasi berjalan lancar dan bantuan dapat diterima tanpa kendala.

Sumber lengkap: Panduan verifikasi dan digitalisasi pembelajaran